RSS

Wawancara Pelaksanaan Sertifikasi Guru

31 Mar

Wawancara Pelaksanaan Sertifikasi Guru dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PMPTK Ir Giri Suryatmana. Sudah lebih dari dua tahun program sertifikasi profesi guru (pendidik) dilaksanakan, sebagai implementasi dari UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaan sertifikasi profesi guru itu dilakukan melalui jalur portofolio dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Setelah lebih dari dua tahun dilaksanakan, dimulai akhir 2006 yang pelaksanaannya dilakukan pada awal 2007, muncul suara-suara sumbang di masyarakat yang mempertanyakan proses pelaksanaan sertifikasi tersebut, karena dinilai kurang menghasilkan output yang memadai. Muncul tudingan miring bahwa guru yang sudah mengantongi sertifikat, tidak ada bedanya dengan mereka yang belum bersertifikat. Padahal konsekuensi anggarannya besar sekali.

Persoalan ini juga mengundang perhatian Ir. Giri Suryatmana, Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Apalagi Giri sejak awal terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program sertifikasi profesi guru. Ia tak menampik munculnya suara-suara miring di masyarakat seperti itu. Oleh karena itu, menurut dia, ke depan proses pelaksanaan sertifikasi perlu ditata kembali. Lantas bagaimana bentuk perbaikannya? Untuk mengetahui lebih jauh pandangan sarjana arsitektur lulusan ITB itu, Saiful Anam dan Mukti Ali dari Majalah GURU mewawancarai Giri Suryatmana di ruang kerjannya pertengahan Maret lalu.

Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan sertifikasi profesi guru hingga awal tahun 2009 ini?

Kita harus pahami dulu apa sih tujuan sertifikasi guru. Secara garis besar, tujuan sertifikasi guru itu sebenarnya untuk mengkalibrasi kembali kompetensi dan profesionalisme guru. Dulu kami membikin rancangan bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi itu ada proses pelatihan dan assessment langsung untuk mengukur kembali kompetensi guru. Yang namanya sertifikasi itu sebuah proses pengamatan panjang, minimal enam bulan. Setelah mereka dilatih, tidak langsung diberikan sertifikat, tetapi dilihat dulu performance-nya seperti apa. Selain itu, perlu ada rekomendasi dari kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, sehingga pemberian sertifikat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka yang mendapatkan sertifikat memang benar-benar layak dan telah melewati proses yang ketat. Itu rancangan awal yang kami bikin.

Tetapi, begitu rancangan tersebut kami sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat di DPR, mereka pada komplain. Mereka bilang, enggak bisa dong kalau begitu caranya, masak guru yang sudah bekerja 20 tahun mau diuji lagi. Tampaknya ada keinginan dari DPR untuk cepat-cepat memberikan sertifikasi yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Akhirnya terjadilah kompromi antara pemerintah dengan DPR, sehingga keluarlah keputusan pelaksanaan sertifikasi itu melalui jalur portofolio dan PLPG. PLPG pun yang dilaksanakan selama 9 hari itu menurut saya masih terlalu singkat.

Apa kira-kira pertimbangan DPR menolak rancangan awal proses sertifikasi guru yang dibikin oleh Ditjen PMPTK?

Mungkin karena anggota DPR ingin segera memberi bukti kepada para konstituennya bahwa kesejahteraan guru bisa secepatnya direalisasikan. Namun sekarang mulai terasa keluhan di lapangan. Bukan muncul dari orang yang bersangkutan, tapi dari lingkungannya. Mereka pada mengajukan protes, bagaimana orang yang sudah mengantongi sertifikat profesi kok tidak ada bedanya dengan yang belum bersertifikat. Bahkan ada yang sudah bersertifikat tapi mutunya tidak lebih baik dari yang belum bersertifikat. Yang kompalin itu kepala dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru sekitarnya.

Yang lebih gawat lagi, saya mendapat laporan ada guru yang sudah bersertifikat sehingga mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Sesuai ketentuan, ia harus memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam per minggu. Ironisnya, guru tersebut menjokikan ke guru-guru lain, terutama guru tidak tetap. Guru-guru itu disuruh mengajar tetapi atas nama guru yang sudah bersertifikat tersebut. Katakan ada dua guru tidak tetap disuruh mengajar atas namanya dan dikasih masing-masing Rp 500.000, kalau tunjangan profesinya Rp 2,5 juta kan masih sisa Rp 1,5 juta. Artinya, dengan hanya duduk ongkang-ongkang ia dapat Rp 1,5 juta. Ini kan gawat betul. Hal-hal seperti ini tidak usah kita tutupi, tapi menjadi masukan untuk perbaikan ke depan.

Kalau soal proses administrasi seperti pengumpulan data, pengumpulan dokumen, pencairan pembayaran, dan lain-lain, itu soal teknis yang relatif mudah bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Apalagi sekarang proses pendokumentasiannya didesentralisasikan ke daerah, pada dinas pendidikan provinsi dan LPMP. Masalah-masalah teknis ini sekarang lebih cepat terselesaikan.

Jadi persoalan yang muncul sekarang terkait pelaksanaan sertifikasi guru ini sudah diperkirakan sejak awal?

Ya, masalah ini sebenarnya sudah kita perkirakan dari awal ketika DPR minta pelaksanaan sertifikasi guru cepat-cepat dilaksanakan melalui portofolio dan PLPG. Padahal kita sudah diingatkan oleh Bank Dunia, agar hati-hati dalam memberikan kesejahteraan guru. Bank Dunia bilang, program pemberian kesejahteraan guru tanpa dibarengi assessment yang memadai, tanpa didukung performance yang bagus, tidak akan berarti apa-apa.

Tetapi itu kan sudah menjadi keputusan politik, dan sudah dilaksanakan. Maka untuk memperbaikinya, sekarang sedang kita rancang bagaimana agar seseorang yang sudah bersertifikat bisa kita ukur performance atau kinerjanya. Misalnya absesinya. Lalu apakah ada perbaikan nilai ujian nasional di sekolah tersebut.

Misalnya di satu sekolah ada 10 guru yang sudah bersertifikat, ada enggak peningkatan nilai rata-rata UN-nya dari tahun sebelumnya. Kalau tidak ada kan patut dipertanyakan. Pemerintah sudah memberikan tambahan kesejahteraan, tapi kalau tidak berimplikasi apapun kan menjadi tidak berguna. Padahal uang yang mereka terima berasal dari rakyat. Konsekuensi fiskalnya luar biasa. Betapa tidak. Setiap 100.000 guru yang sudah kita sertifikat, butuh tambahan paling tidak Rp 2,3 triliun per tahun. Pertambahan jumlah ini bersifat komulatif, karena setiap tahun jumlah guru yang kita sertifikat terus bertambah. Kalau sekarang kita mensertifikat 200.000 guru, maka tahun depan pemerintah harus menyiapkan tambahan dana sekitar Rp 4,6 trilun.

Walaupun kesepakatan tentang mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru diputuskan bersama DPR, tapi ketika ada persoalan di lapangan yang dituding miring Depdiknas?

Ya, itulah kenyataannya. Kita dijadikan bulan-bulanan. Masyarakat akan menilai, apa artinya investasi anggaran pendidikan 20% dari APBN kalau nanti peningkatan mutu pendidikan tidak signifikan. Inilah pertanggungjawaban kita. Karena itu kita harus memperbaiki kinerja guru yang sudah bersertifikat, sehingga keberadaan mereka benar-benar bisa memberi nilai tambah bagi peningkatan mutu sekolah. Kita harus hindari PGPS alias pintar goblok pendapatan sama. Kebanyakan yang terjadi kan seperti itu, dan itu sudah harus kita tinggalkan.

Masalahnya, pola sertifikasi melalui portofolio dan PLPG itu berlangsung sampai kapan?

Kita sekarang sedang merumuskan pengajuan semacam petisi kepada DPR, agar ke depan ada perbaikan. Paling tidak kembalikan ke rancangan awal. Ada pelatihan yang betul-betul mengukur kompetensi mereka, dan ada pengamatan kira-kira enam bulan kemudian. Baru setelah itu diberikan sertifikat. Jadi tidak otomatis guru yang sudah lulus sertifikat langsung diberikan sertifikat. Mereka harus diamati dulu selama sekitar enam bulan. Memang perlu proses cukup panjang, tapi kita ingin hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi tunjangan profesi menyedot anggaran sangat besar.

Bagaimana dengan mereka yang akan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG)?

Itu masalah yang berbeda. Kalau program sertifikasi sasarannya adalah guru dalam jabatan, sudah terlanjur jadi guru atau passing out. Sedangkan PPG diperuntukkan bagi calon guru atau new entry, yang rencananya akan dimulai September nanti.

Menurut saya, terkait PPG ini kuncinya adalah mau tidak LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) melakukan reform terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi. Jangan sampai mereka merasa puas dan terjebak pada rutinitas yang ada, atau business as usual.

Sebagai contoh, kita tahu sebagian sekolah kita sekarang secara bertahap menuju SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) yang pembelajarannya menggunakana dua bahasa atau bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sementara di LPTK, saat ini mahasiswa tidak diberikan kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Belum lagi tuntutan guru harus menguasai multimedia. Metode pembelajarannya juga perlu diperbaiki.

Jadi, yang harus betul-betul di-reform memang LPTK-nya, baik menyangkut mindset, kompetensi dosen, metode pembelajaran, dan lain-lain. LPTK harus menyiapkan guru yang kelak ketika menjadi guru mampu mengantarkan anak didiknya sesuai tuntutan zamannya pada 10 atau 20 tahun berikutnya. Inti pendidikan kan untuk mengantarkan anak sesuai zamannya.

Pertanyaannya adalah apakah teori-teori kependidikan yang diberikan di LPTK sudah menyiapkan guru menuju ke sana, atau jangan-jangan masih menggunakan teori-teori usang yang sudah kedaluwarsa. Jangan sampai mereka memberhalakan ilmu-ilmu kependidikan yang sudah kuno, yang sudah tidak zamannya lagi. Sekarang sudah zaman IT. Kita harus membawa anak untuk mandiri, berani berbuat, berani menaggung risiko, dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya.

Jadi ada dua persoalan besar terkait guru. Pertama, bagaimana meningkatkan performance para guru yang sudah bersertifikat dan memperbaiki proses pelaksanaan sertifikasi selanjutnya. Kedua, menyiapkan calon guru yang betul-betul mumpuni melalui PPG. Mereka berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Ini persoalan berat yang sedang kita hadapi. Jadi sungguh sayang kalau tidak ada reformasi di LPTK. Jangan sampai apa yang kita lakukan hanya dituduh menghabiskan dana dan tenaga. Ini adalah akuntabilitas kita untuk memperbaiki mutu guru.

Saya tidak tahu bagaimana memulainya, karena itu urusan LPTK. Tapi kita yang mengurusi produknya tentu berkepentingan. Kita menggantungkan ke LPTK, tapi kalau hasilnya tidak memuaskan lantaran di LPTK tidak terjadi reform, kan sayang sekali.

Apakah terpikir pada tahun-tahun yang akan datang, guru yang sudah bersertifikat nantinya diberlakukan semacam periodisasi masa berlaku sertifikatnya. Misalnya semacam SIM, ada periode masa berlaku selama lima tahun, setelah itu ada proses perpanjangan lagi?

Keinginan seperti itu memang bagus. Tapi UU Guru menyatakan bahwa bagi guru yang sudah bersertifikat diberikan tunjangan profesi pendidik seterusnya, selama mereka bertugas sebagai guru. Jadi kalau ada usulan seperti itu, UU-nya harus direview lebih dulu, dan itu boleh-boleh saja. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menjaga performanece guru yang sudah bersertifikat agar terus meningkat, sehingga benar-benar layak diberikan tunjangan profesi. Paling-paling pagar kita di situ. Ini kita lakukan untuk menjamin bahwa guru-guru yang sudah bersertifikat bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kompetensi dan anggaran.

Walaupun menghadapi banyak masalah, tapi program sertifikasi guru ada sisi positifnya?

Ya, pasti ada. Sekarang profesi guru benar-benar diminati, menjadi profesi yang dicemburui. Saya yakin, ke depan anak-anak terbaik dari ITB, UI, UGM, IPB, dan perguruan tinggi-perguruan tinggi top lain, pasti akan tertarik menjadi guru. Kalau bahannya sudah bagus, kita bisa mudah menyaring mereka. Tinggal bagaimana prosesnya. Katakan bahan dasarnya emas, tapi kalau prosesnya tidak bagus kan sayang sekali. Itulah sekali lagi perlunya LPTK melakukan reform.

Jadi sisi positifnya adalah profesi guru sekarang sangat diminati. Tetapi pada sisi lain, kami dan LPTK harus melakukan pembenahan ke dalam. Itulah masalah besar yang kita hadapi. Jangan sampai kita puas dengan yang ada sekarang ini, karena konsekeuensi fiskalnya luar biasa. Sekitar 20% anggaran pendidikan dari APBN, kira-kira 45% nanti untuk gaji dan tunjangan profesi guru. Ini uang rakyat. Nanti Depdiknas ditagih rakyat kalau tidak beres dalam melaksanakan program sertifikasi guru, dikiranya kita tidak sanggup. Rakyat bisa mempertanyakan, anggaran pendidikan 20% dari APBN sudah ditumpahkan, tapi mutu pendidikan kita masih merayap-rayap. Inilah perlunya kita mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai guru-guru kita setelah mendapat sertifikat, mengajarnya masih tetap memble. Padahal mereka kunci utama peningkatan mutu pendidikan.

Kita juga akan menghadapi persoalan baru yang tidak kalah beratnya terkait rencana pengangkatan guru tidak tetap (GTT) menjadi PNS. Komisi X dan Komisi VIII DPR sudah minta seperti itu. Jumlah GTT di sekolah-sekolah yang berada di bawah Depdiknas saja ada sekitar 580 ribu orang, sedangkan di bawah Depag sekitar 510 ribu orang. Belum lagi guru berstatus “Honda” (honor pemda) atau guru-guru honorer yang dibayar oleh pemerintah daerah, yang jumlahnya sekitar 62.000 orang.

Tapi apa boleh buat, DPR mintanya seperti itu. Ini sudah menjadi keputusan politik. GTT dan guru Honda tersebut di luar guru bantu sekitar 260.000 yang sudah diangkat sejak beberapa tahun lalu dan ditargetkan tahun ini selesai. Jadi kalau kran ini dibuka, bisa dibayangkan betapa besar konsekuensi anggarannya nanti. Dan Peraturan Pemerintah (PP)-nya diminta sudah harus keluar paling lambat Juli nanti. Mereka harus diangkat dalam waktu dua tahun ke depan. Kita sekarang akan membuat pagarnya, bahwa tidak semua GTT itu bisa lantas di-PNS-kan begitu saja. Harus ada rasio yang rasional antara guru dan siswa per satuan pendidikan per daerah.

Kita perkirakan, ke depan akan ada gelombang permintaan paling tidak tiga juta orang minta jadi PNS. Mereka mulai dari sekretaris desa, modin, dan lain-lain. Mereka tidak terima kalau GTT saja yang di-PNS-kan.

Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Mungkin ini proses yang harus kita lewati. Kita seringkali masih menggunakan kata “poko-e”. Apapun yang terjadi, “pokok-e” harus jalan. Inilah kenyataan bahwa kita dalam menghasilkan produk-produk hukum selama ini seringkali masih berbasis pada demokrasi kerumunan, seperti yang dikemukakan oleh pengamat politik Eep Saifullah Yusuf. Bukan demokrasi barisan, seperti salat berjamaah. Kalau imam batal, makmum cukup mengucapkan “Subhanallah”, lalu salah satu dari barisan di depan menggantikannya sebagai imam salat. Jadi tahu diri, ada tata tertib, ada adab. Ada aturan main yang jelas. Sedangkan pada demokrasi kerumunan, kalau ada masalah, yang terjadi adalah pengeroyoan dan penggunaan jargon “poko-e”. Tindakan anarkis yang berujung kematian Ketua DPRD Sumatera Utara belum lama ini merupakan contoh konkrit demokrasi kerumunan.

Mengapa jumlah GTT begitu besar?

GTT itu mulai banyak diangkat sejak 2004, setelah otonomi daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan data kekurangan guru di masing-masing sekolah. Ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan guru dibiarkan saja. Akibatnya sekolah yang kekurangan guru kemudian mengangkat sendiri melalui dana BOS. Dimasukkanlah kerabat kepala sekolah, apakah anaknya, keponakannya, menantunya, adiknya, dan laian-lain. Pokoknya mengajar saja, latar belakang pendidikannya bermacam-macam. Mereka mengajar mungkin cuma enam jam seminggu. Tapi sekarang ini jadi bom waktu yang siap meledak, karena mereka ingin di-PNS-kan. Parahnya lagi, orientasi masyarakat kita masih ingin menjadi PNS. Ini juga buah pendidikan kita.

Saya berharap, ke depan kita berpikir lebih strategis untuk kepentingan jangka panjang. Hal-hal yang berbau populis untuk kepentingan jangka pendek hendaknya dihindari jika ternyata tidak memberi nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan

Sumber : http://www.penapendidikan.com/pelaksanaan-sertifikasi-guru-perlu-diperbaiki/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 31 Maret 2010 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: